uu 17 tahun 2007. 17 Tahun 2007 yang lebih efektif, ketiga pelibatan seluruh Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang komponen masyarakat. uu 17 tahun 2007

Dalam Undang-Undang ini, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 diperkuat fungsi dan perannya sebagai pelaksana pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia. 17 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. U. 82, LL SETNEG. TJSL tidak hanya mengenai kegiatan yang dilakukan perusahaan dimana perusahaan ikut serta dalam pembangunan ekonomi masyarakat setempat,. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah UU No. Permendiknas No. NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG. Undang. Rating. UU 27/2007 ttg WP3K; UU 45/2009 tt Perubahan UU 31/2004; UU 1/2014 tentang Perubahan Atas UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara. Memuat. UU 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mulai berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 dan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor. Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105,. com – Di Indonesia, undang-undang yang mengatur koperasi saat ini adalah UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Undang-undang (UU) No. Pertama, adalah Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. 73. PP. Definisi Bencana Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan definisi bencana sebagai berikut: Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun. bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam pengelolaan. e-Signature. 3. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil UU No. NOMOR 13 TAHUN 2007 TANGGAL 17 APRIL 2007 TENTANG STANDAR KEPALA SEKOLAH/MADRASAH A. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kualifikasi Akademik Guru Melalui Pendidikan Formal. 1925 Nomor 448) Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Drt. Dika Kebi. Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam 1. 2 Berkomunikasi dengan teman sejawat dan komunitas ilmiah lainnya secara santun, empatik dan efektif. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005. Tentang. UU ini telah dilakukan uji materil oleh MK dengan nomor putusan 3/PUU-VIII/2010. Perubahan paling akhir dalam undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan keuangan negara adalah Undang-Undang No. Download. Mengutip dari buku Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Erlangga, Indonesia memang sudah beberapa kali mengalami perubahan tentang peraturan keuangan negara. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 (UU/2021/7) (2021)tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 16, jdih. 17, LN. Tipe Dokumen. Peraturan Perundang-undangan. NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo. 2007 No. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut dalam negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. U. Status. UU Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan pada Senin, 5 Oktober 2020, telah merombak sejumlah ketentuan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 17. Undang-undang No. Pasal 3 (1) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasaskan: a. Menimbang: a. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Jakarta: Legalitas. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah; 18. Peraturan Pemerintah (PP) NO. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f,. 2. RENCANA PEMBANGUNAN – JANGKA PANJANG – NASIONAL – RPJPN 2005-2025. Pajakku, New Normal of Taxation #WorkFromHome tidak masalah, Pajakku. DETAIL PERATURAN Abstrak Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran T. Jakarta Tanggal Penetapan. E. Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 (bahasa Indonesia)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan. UNDANG-UNDANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005-2025 ABSTRAK : - Perubahan UUD 1945 telah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam pengelolaan pembangunan, yaitu dengan tidak dibuatnya lagi Garis-Garis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4. Sosialisasi PM 134 Tahun 2015. 4723), UU 39 Tahun. UU sapu jagat ini telah berlaku sejak di undangkan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 186. +62804 1 501 501. 32 (Komplek PDAM) Panaikang, Makassar Email: arisprihandono@yahoo. Nomor. UU No. Citarum Knowledge. Email. U. Pemberdayaan Masyarakat. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Belum Tersedia. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. ID : 7 HLM. SETKAB. 17, LN 2007/NO. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air UU No. NOMOR 17 TAHUN 2007. 2007. Berikan masukan terbaik anda. I. Dicabut sebagian dengan : UU No. U. bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. dengan rahmat tuhan yang maha esa. NOMOR 17 TAHUN 2006 . 2020/NO. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka. Adil Al Hasan. (UU) NO. 14 Tahun 2008; UU No. NOMOR 28 TAHUN 2007 . 10. Berlaku: 10 Agustus 2007; Sembunyikan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 (UU/2006/12) (2006) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. E. bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam pengelolaan pembangunan, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005 – 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN. Permendiknas No. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2023. Ketel uap adalah sebuah alat penghasil panas yang menggunakan bahan baku air atau minyak yang dipanaskan dengan bahan bakar biomassa, minyak, batu bara, dan/ atau. 2007/NO. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut luar negeri, keagenan umum, dan perwakilan perusahaan angkutan laut asing diatur dengan Peraturan Pemerintah. -. Untuk melaksanakan dan mencapai satu tujuan dan satu cita-cita tersebut diperlukan suat UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005 – 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. 43. 33, TLN NO. Undang-undang ini sempat dicabut dengan UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang disahkan pada tanggal 29 Oktober 2012. 16. Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2007; PP Nomor 40 Tahun 2006; PP Nomor 90 Tahun 2010; PP Nomor 17 Tahun 2017; dan Perpres Nomor 18 Tahun 2020. Permen No. Undang-Undang No. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berciri nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan sangat luas dengan. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 . Status Regulasi. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . 14. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. c. Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. Namun, berdasarkan uji materiil yang dilaksanakan uleh Mahkamah Konstitusi. E. 122 Tahun 2018; Peraturan Kepala. 9 . UU No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor. Peraturan Perundang-undangan. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. presiden republik indonesia,RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005 - 2025. KEUANGAN NEGARA . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. METADATA PERATURAN. Undang-Undang Nomor 32. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (UU/2007/40) (2007)tentang Perseroan Terbatas. Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi. 2006/NO. Umpan ; FAQ ; Prasyarat ;. Nomor. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Pengunjung Setahun Terakhir * Statistik jumlah pengunjung website Database Peraturan per tanggal 02/10/2023. ; 21 cm. 16, LN. 17. Tentang. Dalam UU ini diatur penyelengara pemilu, asas pemilu, dan mekanisme kerja penyelengara pemilu. Batang Tubuh. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara. bahwa Pasal 23C Bab VIII UUD 1945 mengamanatkan hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang -undang; d. Pengertian rencana pembangunan jangka panjang. 1. Time. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; b. Ditetapkan Tanggal. Pasal 17. Bidang. UU Nomor 25 Tahun 2007. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2002. 245, TLN No. NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata KerjaPasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga kata, “mencoblos” dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula. : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pantau Banjir. Email. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mencabut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) dan dinyatakan. TENTANG. GO.